Kenaikan Harga Cabai di Kalteng: DPRD Khawatirkan Beban Ekonomi Warga Kurang Mampu

- Jurnalis

Minggu, 15 Februari 2026 - 05:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II yang juga anggota Banggar DPRD Provinsi Kalteng, Siti Nafsiah.Foto:Dok/1tulah.com

Ketua Komisi II yang juga anggota Banggar DPRD Provinsi Kalteng, Siti Nafsiah.Foto:Dok/1tulah.com

1TULAH.COM-Kondisi pasar di Kalimantan Tengah (Kalteng) baru-baru ini diwarnai dengan fluktuasi harga komoditas pangan, terutama cabai.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalteng, Siti Nafsiah, memberikan perhatian serius terhadap dampaknya bagi daya beli masyarakat.

Kenaikan harga cabai yang signifikan diharapkan tidak menjadi pemicu kelangkaan barang maupun kenaikan harga pada komoditas pokok lainnya.

Kekhawatiran Terhadap “Efek Domino” Kenaikan Harga

Cabai merupakan salah satu bahan penting dalam masakan masyarakat Indonesia, termasuk di Kalteng. Kenaikan harga yang drastis dikhawatirkan dapat menjalar ke bahan pokok (bapok) lainnya.

“Kita melihat beberapa waktu lalu harga cabai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kami berharap agar kenaikan harga tidak terjadi pada bahan pokok lainnya,” ucap Siti Nafsiah saat memberikan keterangan, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, jika kenaikan ini tidak segera diredam, dikhawatirkan akan terjadi:

  • Kelangkaan Komoditas: Stok barang yang menipis di pasar akibat distribusi yang terhambat.

  • Inflasi Daerah: Meningkatnya indeks harga konsumen secara keseluruhan di Kalimantan Tengah.

  • Beban Ekonomi Keluarga: Terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang harus mengatur ulang pengeluaran kebutuhan dasar.

Baca Juga :  Gelombang Penolakan Program MBG Meluas dari Lampung hingga Papua, Ada Apa?

Stabilitas Harga: Kunci Kesejahteraan Masyarakat

Stabilitas harga pangan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan fondasi kesejahteraan sosial. Kenaikan harga yang tidak terkendali dapat memberikan beban berat bagi warga dalam memenuhi kebutuhan gizi harian.

Siti Nafsiah menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga psikologi pasar agar tidak terjadi kepanikan atau spekulasi harga.

“Stabilitas harga bahan pokok sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga yang tidak terkendali dapat memberikan beban berat bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar,” tegasnya.

Langkah Antisipasi yang Diharapkan dari Pemerintah Daerah

DPRD Kalteng melalui Komisi II mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengambil langkah proaktif. Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain:

  1. Operasi Pasar Murah: Menyelenggarakan pasar murah secara berkala di titik-titik strategis untuk menekan harga.

  2. Pemantauan Stok: Melakukan pengawasan ketat terhadap rantai pasokan dan distributor agar tidak ada penimbunan.

  3. Koordinasi Lintas Sektor: Memperkuat sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan.

  4. Subsidi Transportasi: Mengkaji kemungkinan subsidi biaya angkut jika kenaikan dipicu oleh tingginya biaya logistik antarwilayah.

Baca Juga :  Usut Korupsi Migas Bekasi Rp2 Triliun, Kejagung Endus Keterlibatan Perusahaan Riza Chalid

“Kami berharap pemerintah daerah dapat melakukan berbagai upaya antisipasi secara proaktif, agar harga tidak terlampau tinggi dan memberatkan masyarakat,” pungkas Siti Nafsiah.

Kenaikan harga cabai di Kalimantan Tengah menjadi alarm bagi otoritas terkait untuk memperketat pengawasan pasar. Dengan intervensi yang tepat dan cepat, diharapkan harga bahan pokok tetap stabil dan terjangkau, sehingga roda ekonomi masyarakat tetap berputar dengan baik. (Ingkit)

Berita Terkait

Prabowo Siapkan Anggaran dan Alat Berat untuk Cegah Karhutla
Presiden Prabowo Instruksikan Pembentukan Tim Khusus Wujudkan Kuliah Gratis di PTN
Bencana Karhutla dan Kabut Asap di Kalteng: DPRD Desak Faskes Siaga Full dan Maksimalkan Pelayanan ISPA
Menteri P2MI Mukhtarudin Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Kalteng Siapkan SDM Unggul Siap Kerja di Luar Negeri
BMKG Prediksi Hujan Mulai Turun September–Oktober 2026, Karhutla Sumatera-Kalimantan Berpotensi Mereda
Buntut Karhutla dan Kabut Asap, Tim Hukum Nafas Kalbar Layangkan Gugatan Class Action ke Presiden Prabowo
Terjerat Kasus Korupsi Pemkab Bekasi, Ini Profil dan Aset Ipda Yayat Sudrajat yang Disita KPK
Penyandang Disabilitas Masuk Desil Mampu? KPDJ dan Bansos Penyandang Disabilitas Berpotensi Hangus
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 20:16 WIB

Prabowo Siapkan Anggaran dan Alat Berat untuk Cegah Karhutla

Kamis, 24 September 2026 - 05:54 WIB

Presiden Prabowo Instruksikan Pembentukan Tim Khusus Wujudkan Kuliah Gratis di PTN

Kamis, 24 September 2026 - 05:46 WIB

Bencana Karhutla dan Kabut Asap di Kalteng: DPRD Desak Faskes Siaga Full dan Maksimalkan Pelayanan ISPA

Rabu, 23 September 2026 - 10:25 WIB

Menteri P2MI Mukhtarudin Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Kalteng Siapkan SDM Unggul Siap Kerja di Luar Negeri

Rabu, 23 September 2026 - 06:05 WIB

BMKG Prediksi Hujan Mulai Turun September–Oktober 2026, Karhutla Sumatera-Kalimantan Berpotensi Mereda

Rabu, 23 September 2026 - 05:53 WIB

Buntut Karhutla dan Kabut Asap, Tim Hukum Nafas Kalbar Layangkan Gugatan Class Action ke Presiden Prabowo

Selasa, 22 September 2026 - 18:27 WIB

Terjerat Kasus Korupsi Pemkab Bekasi, Ini Profil dan Aset Ipda Yayat Sudrajat yang Disita KPK

Selasa, 22 September 2026 - 18:01 WIB

Penyandang Disabilitas Masuk Desil Mampu? KPDJ dan Bansos Penyandang Disabilitas Berpotensi Hangus

Berita Terbaru